Polda NTT Tingkatkan Status Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Terlapor YL, Ini Perkembangan Terbarunya

FAKTA HUKUM, Kamis (19 November 2026). KOTA KUPANG - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) meningkatkan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang pejabat publik berinisial YL dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Peningkatan status perkara tersebut diputuskan setelah Tim Joint Investigasi menggelar perkara khusus di Mapolda NTT pada Kamis (19/11/2026).

Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik mengumpulkan dan menganalisis sejumlah keterangan saksi serta alat bukti yang berkaitan dengan laporan dugaan kekerasan seksual tersebut.

"Peningkatan perkara ke tahap penyidikan merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk membuat terang dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Setiap keterangan dan alat bukti akan diuji secara cermat, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Henry dalam keterangannya kepada awak media di Lobby Bidhumas Polda NTT, Kamis malam.

Perkara tersebut tercatat dalam laporan polisi LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT tertanggal 12 November 2026. Dalam laporan itu, korban berinisial RWM melaporkan dugaan kekerasan seksual dengan terlapor berinisial YL.

Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 00.00 WITA di salah satu rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Henry menjelaskan, selama proses penyelidikan, Tim Joint Investigasi telah memeriksa 13 orang saksi, termasuk lima saksi tambahan.

Selain keterangan saksi, penyidik juga mengkaji hasil Visum et Repertum, pemeriksaan psikologis, serta keterangan sejumlah ahli dari bidang psikologi, medis, dan hukum pidana.

Seluruh hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya akan dikorelasikan untuk menguji kesesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang telah dikumpulkan.

Polda NTT menyatakan proses pendalaman akan dilakukan menggunakan pendekatan scientific investigation atau penyidikan berbasis metode ilmiah.

Dengan peningkatan status perkara tersebut, penyidik akan melanjutkan serangkaian tindakan hukum guna memastikan apakah unsur tindak pidana dalam laporan tersebut terpenuhi.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik mencantumkan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Henry menjelaskan, penerapan pasal-pasal tersebut masih dalam proses pendalaman dan pengujian kecukupan alat bukti.

Penyidik selanjutnya akan melengkapi administrasi penyidikan, menyiapkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk disampaikan kepada kejaksaan, serta memproses izin atau persetujuan Pengadilan Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Polisi juga akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk terlapor YL.

Selain itu, penyidik akan mengajukan permohonan fasilitasi persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri melalui Bareskrim Polri sebagai bagian dari prosedur penanganan perkara yang melibatkan kepala daerah yang masih menjabat.

Proses tersebut turut memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Kabareskrim Nomor 1 Tahun 2022.

Di tengah proses hukum yang berjalan, Polda NTT menegaskan komitmennya untuk menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Kepolisian juga memastikan asas praduga tidak bersalah tetap dikedepankan selama proses penyidikan berlangsung.

Menurut Henry, perlindungan terhadap korban dan saksi menjadi salah satu perhatian utama penyidik. Identitas korban dipastikan harus dijaga, sementara pendampingan psikologis tetap menjadi bagian penting dalam penanganan perkara.

Korban dan saksi diharapkan memperoleh perlindungan serta pendampingan psikologis melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT.

Polda NTT juga meminta masyarakat dan media massa tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, spekulasi, maupun informasi yang berpotensi mengungkap identitas korban.

"Kami mengharapkan dukungan media dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses ini secara bijak. Mari hormati proses hukum yang sedang berjalan, jaga kerahasiaan identitas korban, dan berikan ruang aman bagi korban maupun saksi," ujar Henry.

Polda NTT memastikan penanganan perkara akan terus berjalan sesuai tahapan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Peningkatan status ke penyidikan menjadi perkembangan terbaru dalam perkara tersebut. Namun, proses hukum masih harus melalui tahapan pemeriksaan dan pengujian alat bukti untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

(Red)


Ads

نموذج الاتصال