FAKTA HUKUM, Sabtu (14 November 2026). JAKARTA - Pengamat militer dan keamanan, Selamat Ginting, mengingatkan adanya potensi ancaman terhadap keselamatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo di tengah penanganan perkara yang menyeret namanya.
Selamat bahkan mendesak agar Listyo segera dipindahkan dari fasilitas penahanan di bawah otoritas kepolisian ke fasilitas tahanan militer di Guntur, Jakarta, dengan pengamanan berlapis.
Peringatan tersebut disampaikan Selamat dalam sebuah tayangan yang diakses pada Sabtu (14/11/2026).
Ia menilai keselamatan Listyo perlu menjadi perhatian serius karena yang bersangkutan disebut-sebut memiliki informasi penting terkait perkara yang tengah menjadi sorotan.
Menurut Selamat, terdapat potensi ancaman pembunuhan terhadap Listyo apabila informasi yang diketahuinya dapat menyeret pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
"Sebaiknya Listyo Sigit Prabowo dipindahkan dari tahanan kepolisian, baik itu Bareskrim atau Brimob, taruh saja di tahanan Guntur, tahanan super ekstra ketat. Mengapa ini pentingnya? Karena dia berpotensi dibunuh," kata Selamat.
Ia meminta pemindahan tersebut tidak ditunda mengingat pentingnya jaminan keselamatan bagi pihak yang tengah menjalani proses hukum.
"Kalau bisa hari ini juga pindahkan saja ke penjara di Guntur itu. Di bawah polisi militer super ketat," ujarnya.
Ragukan Kemampuan Penyidik Bareskrim
Selain menyoroti aspek keselamatan, Selamat juga mempertanyakan kemampuan penyidik internal Polri dalam menuntaskan perkara tersebut secara cepat dan menyeluruh.
Ia mengaku pesimistis terhadap progres penanganan kasus yang menurutnya belum menunjukkan perkembangan signifikan meskipun telah berjalan selama sepekan.
"Saya nggak yakin penyidik-penyidik Bareskrim Polri itu akan mampu secepat ini. Buktinya satu pekan nggak selesai," katanya.
Selamat menilai kompleksitas perkara tersebut membutuhkan keterlibatan sejumlah lembaga negara. Menurut dia, penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme penyidikan internal kepolisian.
Minta BIN dan BAIS Dilibatkan
Lebih jauh, Selamat menyinggung adanya indikasi keterlibatan unsur intelijen dalam perkara tersebut.
Ia merujuk pada pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang disebutnya mengindikasikan adanya aktivitas mata-mata.
Atas dasar itu, ia mendorong agar BIN, Badan Intelijen Strategis (BAIS), serta kejaksaan turut dilibatkan untuk memeriksa dan mendalami informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
"Kan sudah cukup. Pernyataan juga dari Kepala BIN bahwa ini terindikasi mata-mata. Maka BAP-nya harus juga diperiksa oleh semua," ujarnya.
Menurut Selamat, keterlibatan berbagai institusi diperlukan agar pengungkapan perkara dapat dilakukan secara menyeluruh, terutama apabila ditemukan indikasi yang berkaitan dengan keamanan negara.
Dorong Mekanisme Peradilan Koneksitas
Selamat juga mengusulkan agar perkara tersebut dipertimbangkan untuk ditangani melalui mekanisme peradilan koneksitas apabila ditemukan keterlibatan unsur militer.
Ia berpendapat, persoalan yang menyentuh aspek pertahanan dan keamanan negara membutuhkan penanganan lintas institusi, bukan semata-mata melalui pendekatan hukum sipil.
"Ini juga menyangkut militer. Yang jaga presiden kan militer. Ini jadi urusannya bisa pertahanan keamanan negara. Bukan hanya keamanan, tapi pertahanan keamanan negara," tuturnya.
Desakan Selamat Ginting tersebut menempatkan aspek perlindungan terhadap pihak yang terkait dalam perkara sebagai salah satu persoalan penting yang perlu diperhatikan.
Meski demikian, pernyataan mengenai potensi ancaman pembunuhan, dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu, maupun indikasi aktivitas mata-mata tersebut masih merupakan pandangan dan penilaian Selamat Ginting.
Dugaan tersebut memerlukan pembuktian melalui proses hukum dan penyelidikan oleh lembaga berwenang. Demikian pula, usulan pemindahan tempat penahanan dan pelibatan institusi militer perlu mempertimbangkan ketentuan hukum serta kewenangan masing-masing lembaga.
(Red)
