FAKTA HUKUM, Rabu (22 Juli 2026). JAKARTA -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong para lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan berintegritas.
Pesan tersebut disampaikan kepada para calon wisudawan IPDN sebagai bekal sebelum mengemban tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut Tito, lulusan IPDN memiliki posisi strategis dalam mendorong transformasi birokrasi di Indonesia. Dengan jumlah ASN yang mencapai sekitar 6,5 juta orang, diperlukan aparatur yang mampu menjadi teladan sekaligus membawa perubahan positif terhadap budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
"Lulusan IPDN harus mampu menjadi contoh dalam penerapan nilai-nilai integritas, disiplin, profesionalisme, serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik," ujarnya.
Tito menjelaskan, lulusan IPDN memiliki keunggulan karena tidak hanya memperoleh pendidikan akademik di bidang pemerintahan, tetapi juga ditempa melalui pembinaan karakter, kedisiplinan, integritas, serta kemampuan fisik dan mental.
Bekal tersebut diharapkan mampu membentuk aparatur negara yang siap menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menambahkan, selama empat tahun masa pendidikan, para praja dibekali pengetahuan dan keterampilan pemerintahan secara komprehensif sebagai modal untuk menjalankan tugas-tugas birokrasi di berbagai daerah maupun instansi pemerintah.
Karena itu, Tito mengajak para calon wisudawan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dengan bekerja secara efektif dan efisien.
Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan akuntabel.
Selain itu, ia mengingatkan para lulusan agar memahami peran dan tanggung jawab sebagai ASN yang mengemban amanah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan integritas, kompetensi, dan dedikasi yang dimiliki, lulusan IPDN diharapkan mampu menjadi motor penggerak reformasi birokrasi serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional di Indonesia. (Red)