FAKTA HUKUM, Rabu (25 Maret 2026). JAKARTA - Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatera dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa fokus utama pemulihan meliputi pembangunan hunian tetap (huntap), perbaikan infrastruktur permanen, serta pemulihan layanan dasar masyarakat.
“Pembangunan jembatan dan jalan yang saat ini masih bersifat darurat akan menjadi prioritas untuk diganti dengan infrastruktur permanen,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan akses air bersih dapat segera kembali normal di wilayah terdampak.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,6 triliun yang akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam implementasinya, pemerintah mendorong adanya solidaritas antardaerah. Wilayah yang tidak terdampak langsung namun menerima alokasi anggaran diminta untuk berbagi melalui skema hibah kepada daerah dengan tingkat kerusakan lebih tinggi.
Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas daerah terdampak sekaligus mempercepat pemulihan secara merata di seluruh wilayah Sumatera. (Red)