FAKTA HUKUM, Kamis (15 Januari 2026). ACEH TAMIANG - Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia (KSP RI) Muhammad Qodari melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (15/1/2026), untuk meninjau langsung kondisi wilayah terdampak bencana banjir serta pelaksanaan upaya pemulihan pascabencana oleh pemerintah dan aparat negara.
Dalam kunjungan tersebut, Qodari meninjau lokasi rencana pembangunan Hunian Tetap (Huntap) yang akan dibangun oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bagi pengungsi dan penyintas banjir. Peninjauan dilakukan di Kampung Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, didampingi Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muliadi, S.H., M.H.
Qodari melihat langsung proses pematangan lahan yang tengah dilakukan sebagai tahap awal pembangunan Huntap. Berdasarkan laporan yang diterimanya dari pihak kepolisian, pembangunan hunian tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dengan target awal sekitar 150 unit.
“Informasi dari Kapolres, tahap pertama sekitar 150 unit hunian tetap,” kata Muhammad Qodari di lokasi.
Menurut Qodari, pembangunan Hunian Tetap bagi korban bencana merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga negara yang terdampak bencana alam, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan bencana.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Polri atas keterlibatan aktif dalam proses pemulihan pascabencana, mulai dari penanganan darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami mengapresiasi partisipasi seluruh pihak, khususnya Polri, yang telah berperan aktif dan nyata dalam upaya pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang,” ujarnya.
Qodari berharap pembangunan Hunian Tetap tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, berjalan aman dan lancar, serta memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang.
Pemerintah pusat, lanjut Qodari, akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan seluruh proses pemulihan pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran. (Red)