FAKTA HUKUM, Selasa (04 November 2025). JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan pengoperasian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/11/2025).
Acara peresmian ini berlangsung setelah Presiden menumpangi kereta rel listrik (KRL) dari Stasiun Manggarai ke Tanah Abang, sebagai bentuk simbolik komitmen pemerintah terhadap pengembangan transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau.
Acara di Istana Merdeka kemudian dilanjutkan dengan rapat terbatas yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas langkah strategis dalam pengembangan moda transportasi nasional, termasuk proyek kereta cepat yang melibatkan kerja sama dengan Tiongkok.
Dalam keterangannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan bahwa pemerintah akan “hadir” secara aktif dalam program-program transportasi yang menyasar masyarakat secara luas.
Proses negosiasi kerja sama dengan pihak Tiongkok masih berjalan dan melibatkan berbagai kementerian seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan BKPM.
Pada kesempatan peresmian stasiun, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa sistem kereta api nasional yang saat ini mengangkut sekitar 486 juta penumpang per tahun menjadi salah satu fokus penting pemerintah.
Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Baru termasuk pembangunan gedung stasiun seluas lebih dari 18.000 m² dengan jalur tambahan. Kapasitas layanan ditingkatkan dari sekitar 141.000 penumpang menjadi sekitar 380.000 penumpang per hari.
Dalam rapat terbatas, selain membahas aspek teknis pengembangan transportasi publik dan kerja sama lintas kementerian, pemerintah menegaskan bahwa keberadaan proyek-proyek besar seperti kereta cepat bukan hanya soal keuntungan finansial, tetapi harus dilihat dari dampaknya bagi masyarakat.
“Kehadiran pemerintah tidak hanya dilihat dari segi untung-rugi tetapi juga dampaknya bagi masyarakat,” ujar Rosan.
Lebih lanjut, fasilitas stasiun yang baru diharapkan memperkuat konektivitas antarmoda di kawasan Jabodetabek serta memperlancar mobilitas harian warga Jakarta dan sekitarnya.
Dengan demikian, proyek ini bukan hanya soal infrastruktur besar, tetapi juga peningkatan pelayanan publik secara nyata.
Pemerintah menegaskan bahwa selanjutnya akan dilakukan koordinasi lebih lanjut antar kementerian untuk mempercepat proses negosiasi dan realisasi proyek transportasi, serta memastikan bahwa implementasi berjalan sejalan dengan arahan Presiden dan regulasi yang berlaku. (Red)